JDT Bantah Klaim 91% Pendapatan Bersumber dari Dana Publik

Johor Darul Ta'zim (jdt) secara tegas membantah klaim yang beredar di media sosial bahwa 91 persen dari pendapatan klub pada 2024 bersumber dari dana publik atau terkait pemerintah. Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh The Star, direktur teknis JDT Alistair Edwards menyatakan angka tersebut “salah dan menyesatkan” karena adanya kesalahpahaman terkait cara beberapa sponsor menyalurkan dana melalui struktur olahraga negara bagian.

JDT bantah klaim pendanaan publik

JDT menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan diaudit klub merujuk pada Dana Dewan Sukan Johor dan beberapa hibah pemerintah, itu bukan bukti bahwa operasional tim profesional dibiayai oleh anggaran publik. "As such, a large portion of the funds referenced are private sponsorships that are routed through the Sports Council, which may have led to the misunderstanding," ujar Alistair Edwards, seperti dikutip The Star.

Edwards menambahkan bahwa praktik menyalurkan sponsorship swasta lewat Dewan Sukan umum terjadi di Malaysia. Menurutnya, mekanisme ini kerap dipakai "primarily for tax relief purposes," sehingga angka-angka di laporan keuangan bisa tampak seolah berasal dari entitas publik padahal sumbernya adalah perusahaan swasta.

Alur dana: sponsor swasta lewat Dewan Sukan

Penjelasan JDT menekankan perbedaan antara sumber dana dan jalur penyaluran. Dalam kasus yang dirujuk, sejumlah sponsor swasta memilih menyalurkan dukungan finansial melalui Dewan Sukan setempat — sebuah langkah administratif yang menurut klub berhubungan dengan optimasi pajak, bukan indikasi pembiayaan oleh pemerintah.

Klub juga menggarisbawahi bahwa rujukan pada Dewan Sukan dan hibah pemerintah dalam laporan diaudit tidak otomatis berarti dana tersebut digunakan untuk operasi tim utama. Edwards mengatakan bahwa penggambaran angka tanpa konteks inilah yang menyebabkan misinterpretasi luas di publik.

Dana untuk pengembangan akar rumput, bukan operasional klub

JDT menegaskan bahwa hibah pemerintah dan donasi yang diterima "are specifically allocated for grassroots sports development initiatives, including youth tournaments and district-level programmes across Johor." Pernyataan itu menjelaskan bahwa alokasi dana publik diarahkan pada program pembangunan sepakbola daerah dan bukan untuk menutup biaya operasional klub profesional.

Lebih jauh, Edwards menyebutkan bahwa sebagian besar dana tersebut disalurkan ke Persatuan Bolasepak Johor (PNBJ) dan asosiasi sepakbola tingkat distrik untuk mendukung kegiatan pengembangan usia muda. Menurut klub, dana tersebut "are not used for the club’s football operations, including first-team expenses, employee salaries, academy operations or the maintenance of club assets."

Dampak klaim di media sosial dan pentingnya konteks laporan keuangan

Klaim mengenai 91 persen pendapatan JDT yang diduga bersumber dari dana publik awalnya tersebar lewat unggahan di platform sosial. JDT merespons dengan pernyataan resmi untuk meluruskan konteks yang hilang saat angka-angka dari laporan diaudit dikutip tanpa penjelasan mekanisme aliran dana.

Pernyataan klub menyoroti perlunya hati-hati dalam menafsirkan data akuntansi dan laporan keuangan, terutama ketika struktur penyaluran dana melibatkan perantara seperti dewan sukan. Dalam kondisi seperti ini, angka agregat dalam laporan dapat menimbulkan kesan yang berbeda jika tidak dilengkapi penjelasan rinci mengenai tujuan dan alokasi setiap pos pendanaan.

Transparansi dan komunikasi publik

JDT memilih merespons klaim tersebut dengan pernyataan resmi untuk menjaga transparansi dan memperbaiki narasi publik. Klub menekankan bahwa operasi profesional tim, termasuk pembayaran gaji pemain, pemeliharaan aset, dan kegiatan akademi, dibiayai secara mandiri dan tidak mengandalkan hibah pemerintah seperti yang dituduhkan.

Pernyataan teknis dari Edwards menjadi sumber klarifikasi utama yang dipakai klub untuk menjawab tuduhan. Dengan merilis penjelasan yang menekankan peran sponsor swasta dan tujuan pengalokasian dana publik, JDT berupaya meredam kesalahpahaman yang berpotensi merusak reputasi klub di mata suporter dan pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, peristiwa ini juga menyoroti kebutuhan bagi semua pihak — klub, badan olahraga, dan media — untuk menghadirkan konteks saat membahas angka-angka keuangan. Tanpa konteks tersebut, interpretasi publik dapat berujung pada misinformasi.

Pernyataan JDT yang mengklarifikasi mekanisme aliran dana dan tujuan hibah diharapkan meredam spekulasi yang beredar, sekaligus mendorong diskusi yang lebih faktual mengenai transparansi keuangan dalam sepakbola profesional di Malaysia.

Klub menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen pada pengembangan sepakbola di Johor dan pemisahan yang jelas antara dana publik yang ditujukan untuk program akar rumput dan sumber pembiayaan yang mendukung operasi tim profesional.