Korea Perluas Strategi Pariwisata: Wisata Halal, Bebas Visa Grup Indonesia, dan Diskon 50% ke Desa

Korea semakin agresif menggarap sektor pariwisata dengan rangkaian kebijakan yang menyasar wisatawan mancanegara, termasuk dari Indonesia, sekaligus memperkuat wisata ramah Muslim dan inisiatif domestik seperti program diskon 50 persen untuk kunjungan ke desa. Data 2025 menunjukkan lonjakan kunjungan hingga 18,9 juta orang dan rekor baru wisatawan Indonesia sebanyak 365.596 orang, menegaskan momentum pemulihan pariwisata pascapandemi.

korea Perluas Pasar Turis dan Fokus Wisata Ramah Muslim

Pemerintah Korea Selatan menempatkan wisata ramah Muslim sebagai salah satu pilar promosi pariwisata. Laporan Tempo mencatat peningkatan restoran berlogo halal di kota-kota seperti Seoul dan tren layanan yang lebih ramah bagi pelancong Muslim. Perbaikan fasilitas dan layanan ini paralel dengan pertumbuhan jumlah wisatawan internasional yang mencapai 18,9 juta pada 2025, naik sekitar 15,7 persen dibanding 2024 (sekitar 16,37 juta).

Pertumbuhan wisman dari Indonesia juga menonjol: sepanjang 2025 tercatat 365.596 wisatawan Indonesia, angka tertinggi sebelum pandemi. Kenaikan ini mendorong pelaku pariwisata Korea untuk lebih serius mengakomodasi kebutuhan pasar Asia Tenggara, termasuk sertifikasi halal, informasi wisata berbahasa Indonesia, dan promosi destinasi yang ramah keluarga Muslim.

Pelonggaran Visa dan Uji Coba Bebas Visa untuk Grup Wisatawan Indonesia

Sebagai bagian dari paket kebijakan pariwisata nasional, Seoul mengumumkan pelonggaran aturan visa termasuk uji coba bebas visa bagi grup wisata dari beberapa negara, salah satunya Indonesia, dengan ketentuan minimal tiga orang per grup. Kebijakan ini diumumkan dalam Rapat Strategi Pariwisata Nasional pada 25 Februari yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung dan dihadiri Perdana Menteri Kim Min-seok serta perwakilan menteri dari 15 instansi pemerintah.

Menteri Kebudayaan Chae Hwi-young memperkenalkan inisiatif bertajuk "K-Tourism Memikat Dunia" untuk memanfaatkan momentum ekspor budaya Korea. Dalam penjelasan terkait strategi baru, pihak pemerintah menegaskan pentingnya membuka akses: "Inti strategi baru Seoul adalah pelonggaran hambatan masuk," tulis laporan yang mengutip pernyataan pejabat terkait. Pelonggaran visa ini direncanakan sebagai bagian dari upaya mencapai target 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Diskon 50 Persen Liburan ke Desa: Program Pilot untuk Memulihkan Ekonomi Lokal

Sementara itu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan di kota besar dan memulihkan daerah pedesaan yang mengalami penurunan populasi, pemerintah Korea meluncurkan program "half-price travel"—diskon perjalanan setengah harga—sebagai proyek percontohan yang berlangsung April hingga Juni 2026. Program yang dilaporkan Kompas ini disusun oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bersama Korea Tourism Organization.

Skema ini memberikan pengembalian biaya perjalanan 50 persen bagi peserta yang mengunjungi salah satu dari 16 wilayah pedesaan yang dipilih. Namun, mekanisme dan syaratnya dibatasi: diskon hanya berlaku untuk warga Korea Selatan usia 18 tahun ke atas. Peserta harus mengajukan rencana perjalanan terlebih dahulu ke pemerintah daerah partisipan, kemudian mengumpulkan bukti pengeluaran untuk klaim pengembalian biaya.

Pengembalian dilakukan dalam bentuk voucher digital regional, maksimal 100.000 won per orang atau 200.000 won untuk kelompok dua orang atau lebih. Voucher ini dapat digunakan hingga akhir tahun di toko mitra lokal atau pasar daring yang menjual produk khas daerah, sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal.

Sasaran Ambisius, Tantangan Praktis

Paket kebijakan Seoul tidak hanya meliputi pelonggaran visa dan insentif lokal; pemerintah juga berencana menambah rute penerbangan ke bandara regional serta melakukan tindakan tegas terhadap praktik getok harga (scalping) yang merugikan wisatawan. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan kedatangan hingga 30 juta wisatawan mancanegara.

Meskipun capaian 2025 telah melampaui angka prapandemi (lebih dari 18 juta), Korea masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Jepang yang mencatat rekor sekitar 43 juta kedatangan pada periode sama. Kondisi ini menjadi latar bagi kebijakan Seoul untuk mempercepat pemulihan dan memperluas pasar, khususnya dari Asia Tenggara dan negara-negara yang menunjukkan minat tinggi terhadap budaya Korea.

Penguatan fasilitas ramah Muslim, promosi K-culture, kemudahan visa untuk grup, serta insentif ekonomi lokal merupakan upaya terpadu yang ditujukan untuk memperkuat daya saing destinasi Korea. Namun, implementasi di lapangan membutuhkan koordinasi lintas institusi dan pengawasan untuk memastikan manfaat dapat dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah.

Kebijakan yang membuka akses—dari uji coba bebas visa grup hingga voucher digital regional—memberi peluang bagi wisatawan Indonesia yang selama ini menunjukkan minat tinggi ke Korea. Bagi pelaku industri perjalanan dan pemerintah daerah di Indonesia, perubahan ini membuka ruang kerja sama promosi paket wisata kelompok dan penyiapan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, terutama terkait akomodasi halal dan layanan berbahasa Indonesia.

Dengan target ambisius dan sejumlah program pilot yang sudah direncanakan, arah kebijakan pariwisata Korea pada 2026 menandakan upaya sistemik yang memadukan promosi internasional dan revitalisasi ekonomi lokal. Bagi calon wisatawan, terutama dari Indonesia, perkembangan ini berarti lebih banyak pilihan paket perjalanan, potensi kemudahan visa untuk perjalanan grup, dan semakin banyak layanan yang mendukung kebutuhan wisata halal.