BMKG: Musim Kemarau 2026 Diperkirakan Datang Lebih Awal, Puncak Agustus

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan musim kemarau 2026 akan tiba lebih awal di banyak wilayah Indonesia, dengan puncak yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. BMKG menyebut sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 16,3 persen wilayah sudah masuk musim kemarau pada April, sementara 325 ZOM (46,5 persen) diperkirakan mengalami awal kemarau yang lebih cepat dari rata-rata klimatologis.

Prediksi Musim Kemarau 2026: Awal Lebih Cepat dan Puncak Agustus

BMKG mencatat pergeseran musim ini berkaitan dengan berakhirnya La Niña lemah pada Februari 2026 dan kini memasuki fase Netral. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, "nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026." Namun peralihan menuju El Niño kategori lemah-moderat berpeluang muncul pada semester kedua tahun ini dengan probabilitas 50-60 persen.

Menurut pemetaan BMKG, setelah 114 ZOM yang sudah memasuki kemarau pada April, jumlah zona yang mengikuti meningkat pada Mei dan Juni sehingga totalnya menyebar ke berbagai pulau. Untuk puncak kemarau, BMKG memperkirakan 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen dari keseluruhan wilayah akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026.

BMKG juga memprakirakan akumulasi curah hujan selama periode kemarau ini sebagian besar berada pada kategori di bawah normal. Data yang dirilis menunjukkan 451 ZOM (64,5 persen) diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari biasanya, meskipun ada pula 173 ZOM (23,7 persen) yang diperkirakan sesuai dengan kondisi normal.

Faktor Pemicu dan Tren Iklim Global

Perubahan siklus iklim global disebut BMKG sebagai salah satu faktor utama pergeseran musim. Selain indeks ENSO yang kini netral, BPKG melaporkan Indian Ocean Dipole (IOD) tetap diprediksi stabil pada fase netral sepanjang tahun. Perubahan angin muson—dari Monsun Asia (baratan) ke Monsun Australia (timuran)—menjadi penanda transisi menuju musim kemarau di banyak wilayah.

Faisal menegaskan bahwa kombinasi kondisi tersebut mendasari prediksi awal musim kemarau yang lebih cepat di sejumlah zona musim. Meski begitu, BMKG tetap memonitor perkembangan karena pergerakan ENSO menuju El Niño di paruh kedua tahun dapat memperburuk kondisi kekeringan di sebagian daerah.

Dampak Potensial: Karhutla, Kekeringan, dan Banjir

Perubahan awal musim kemarau mendorong kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan pada sektor pertanian, serta gangguan pasokan air. BMKG mengidentifikasi beberapa wilayah di Sumatera, Nusa Tenggara, dan daerah lain yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih berisiko banjir karena curah hujan tinggi pada masa peralihan. BMKG mencatat perlunya tindakan selektif untuk mengatasi dampak berbeda pada wilayah berbeda: beberapa daerah membutuhkan langkah penambahan hujan untuk menjenuhkan tanah, sementara daerah lain memerlukan pengurangan curah hujan guna meredam banjir.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, serta Kepala BMKG menjelaskan bahwa kondisi seperti banjir baru-baru ini di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan menjadi contoh bagaimana musim peralihan tetap membawa risiko hidrometeorologi.

Operasi Modifikasi Cuaca dan Upaya Mitigasi

Sebagai respons, pemerintah melalui BMKG terus melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa daerah strategis. Faisal menyebutkan OMC masih berjalan di Riau dan Kalimantan Barat untuk mencegah serta membantu penanganan titik-titik karhutla. "Untuk yang di Riau itu kita menambah hujan agar dapat menjenuhkan tanah dan juga untuk meningkatkan kadar airnya agar dia lebih berkurang potensi mengalami karhutla," ujarnya.

Sementara itu, di Sumatera Utara BMKG melakukan OMC dengan tujuan yang berbeda: mengurangi intensitas hujan di area tertentu yang masih dilanda banjir. Faisal mengatakan, "Itu ketika masih ada awan yang bisa disemai, itu kita coba untuk memodifikasi cuaca agar ketika menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, kondisi sudah lebih basah, lebih jenuh." Pemerintah juga berencana menggelar rapat koordinasi nasional untuk menyusun strategi antisipasi karhutla menjelang kemarau.

Selain OMC, langkah mitigasi yang ditekankan meliputi peningkatan pemantauan hotspot, patroli gabungan di area rawan, pengelolaan lahan gambut, dan peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran. BMKG menegaskan pentingnya koordinasi antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah karena karakter risiko yang berbeda-beda antarwilayah.

Implikasi bagi Sektor Publik dan Masyarakat

Perkiraan musim kemarau lebih awal menuntut antisipasi lebih dini bagi sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut dan hutan. Petani perlu memonitor informasi prakiraan curah hujan dan peringatan dini, sementara pengelola sumber daya air diminta menyusun rencana distribusi sesuai proyeksi curah hujan.

BMKG mengimbau masyarakat mengikuti kanal resmi informasi cuaca dan iklim serta menyiapkan langkah mitigasi lokal. Data ilmiah dan prakiraan yang disampaikan BMKG akan menjadi dasar bagi kebijakan penanggulangan selama periode transisi ini.

BMKG menekankan bahwa prediksi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kondisi atmosfer dan laut global. Oleh karena itu, pemantauan berkelanjutan dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci mengurangi dampak negatif musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal.

Penanganan dini, baik melalui teknologi modifikasi cuaca maupun kebijakan pengelolaan lahan dan air, diharapkan mampu mereduksi risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi sektor-sektor utama dari gangguan iklim yang semakin variatif.