SBY: Perkuat Air Power dan Waspadai Potensi Perang Dunia

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlunya penguatan kekuatan udara dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman perang modern saat memberi kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2/2026). Dalam pernyataannya, SBY menyebutkan perubahan lanskap perang yang kini melibatkan perang siber, kecerdasan buatan, robotik, serta strategi di luar pola pikir konvensional, sehingga "air power" menjadi sangat menentukan bagi pertahanan nasional.

Pesan Susilo Bambang Yudhoyono tentang kekuatan udara

Dalam kuliah umum tersebut SBY menekankan bahwa doktrin lama yang sangat menitikberatkan pada kekuatan darat tidak lagi memadai. "Dulu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan angkatan darat atau army. Sekarang, air power ini sangat penting," kata SBY. Ia memperingatkan bahwa serangan modern bisa cepat dan langsung menyasar pusat pemerintahan serta objek vital strategis.

SBY membawakan contoh konkret untuk menggugah kesiapsiagaan: "Sekarang begitu ada air strike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, PAL di Surabaya, kota-kota yang lain apa yang kita lakukan? Hayo?" Pernyataan itu menjadi sorotan karena menekankan perlunya skenario dan kesiapan yang mempertimbangkan ancaman udara langsung terhadap pusat-pusat industri pertahanan dan pemerintahan.

Selain itu, SBY juga menyinggung aspek teknologi dalam peperangan. "Dunia AI, dunia robotik, dunia beyond conventional thinking, conventional warfare, kita harus siap. Jadi jangan takut," ujarnya, menegaskan bahwa transformasi kemampuan militer harus memasukkan komponen teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kemampuan siber.

Potensi Perang Dunia III: Pandangan Lemhannas dan realitas geopolitik

Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily yang hadir menyampaikan bahwa potensi berkembangnya konflik skala besar makin nyata. Ace menyebutkan sejumlah kawasan yang menjadi titik ketegangan global, termasuk Laut China Selatan, Semenanjung Korea, persaingan Cina-Taiwan, konflik Rusia-Ukraina, serta ketegangan di Timur Tengah.

"Beliau (SBY) menyebutkan mungkin akan terjadi perang dunia ketiga karena beberapa potensi bagi terjadinya konflik di kawasan itu nyata sinyalnya sudah sangat kuat," kata Ace kepada wartawan usai acara. Pernyataan ini merujuk pada analisis SBY tentang eskalasi konflik yang dapat berimplikasi lintas kawasan dan mempengaruhi kepentingan strategis Indonesia.

Ace juga menyoroti perlunya peran aktif diplomasi oleh pemerintah. Ia mengatakan, "Saya kira Bapak Presiden Prabowo telah melakukan itu dengan sangat baik dan terus mendukung upaya diplomasi," merujuk pada langkah-langkah diplomatik untuk menurunkan risiko konflik berskala luas.

Implikasi kebijakan pertahanan dan kebutuhan kemandirian

Peringatan SBY dan penilaian Lemhannas menimbulkan implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, pergeseran fokus anggaran dan pengembangan capability dari orientasi darat semata ke peningkatan kekuatan udara, pengintaian, serta kapasitas pertahanan siber dan AI. Kedua, perlunya perencanaan kontinjensi yang realistis untuk melindungi pusat-pusat industri strategis dan infrastruktur pemerintahan dari serangan udara atau serangan siber yang paralel.

SBY mengingatkan pula doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) yang selama ini menekankan pertahanan dari perbatasan dan perang gerilya. Menurutnya, doktrin itu harus dilengkapi dengan strategi menghadapi ancaman cepat dan presisi yang dapat menimpa pusat-pusat pemerintah dan ekonomi.

Sementara Ace Hasan mendorong pembangunan kemandirian nasional sebagai langkah mitigasi, termasuk kemandirian di bidang ekonomi, pangan, energi, dan peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan publiknya menekankan pada upaya untuk memastikan daya tangkal nasional yang kuat dan kewaspadaan di tengah situasi global yang tidak menentu.

Pesan untuk publik dan langkah berikutnya

Kedua tokoh mengimbau agar masyarakat tidak bersikap naif terhadap dinamika global. SBY menyinggung bahwa perubahan karakter konflik menuntut kesadaran kolektif: memperkuat kemampuan negara bukan sekadar urusan militer, tetapi juga teknologi, intelijen, dan infrastruktur kritis. Ace menegaskan pentingnya diplomasi aktif untuk mereduksi risiko dan menjaga stabilitas kawasan.

Pernyataan SBY dan respons Lemhannas membuka ruang bagi diskusi kebijakan publik: penataan ulang prioritas belanja pertahanan, percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan dengan fokus udara dan siber, serta penguatan koordinasi antarlembaga untuk skenario krisis. Langkah-langkah ini, menurut para pejabat yang hadir, harus diiringi pembangunan kapasitas sipil untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial bila terjadi gangguan geopolitik.

SBY juga mengajak peserta didik Lemhannas untuk memahami sejarah dan alat negara yang relevan; media lokal melaporkan bahwa ia mendorong kunjungan ke museum di Pacitan sebagai bagian dari pendidikan kebangsaan dan pemahaman konteks sejarah pertahanan nasional.

Peringatan dari Susilo Bambang Yudhoyono dan penegasan Lemhannas menandai seruan agar Indonesia menata ulang prioritas pertahanan dan diplomasi di era yang semakin dipenuhi ancaman non-konvensional. Pernyataan mereka mendorong pemeriksaan ulang kebijakan strategis serta kesiapan institusi dan masyarakat menghadapi tantangan yang berubah cepat di kancah global.