Prabowo Tegaskan Politik Bebas Aktif di Tengah Perang Iran: Indonesia Tak Memihak dan Siap Mediasi
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif di tengah konflik AS-Israel-Iran, sekaligus menawarkan diri sebagai mediator perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Di tengah eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas: Indonesia tidak memihak siapapun. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo sebagai penegasan atas komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi landasan diplomasi bangsa sejak era kemerdekaan.
"Kami Ada di Jalur yang Tak Memihak"
Prabowo menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dengan tidak berpihak kepada negara manapun dalam konflik yang saat ini tengah bergejolak. "Kita berada di jalur tidak memihak," tegasnya dalam pernyataan yang dikutip berbagai media nasional. Pernyataan ini menjadi respons pertama yang bersifat publik dari Presiden sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Konflik tersebut memicu eskalasi besar-besaran: Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas AS di kawasan Timur Tengah, menjadikan situasi semakin tidak menentu dan mengancam stabilitas regional maupun global.
Indonesia Serukan Penghentian Serangan
Pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri. Melalui Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menlu Sugiono, Indonesia secara aktif menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk menghentikan aksi militer. Seruan ini ditujukan kepada AS dan Israel agar menghentikan serangan terhadap Iran, sekaligus meminta Iran untuk tidak melanjutkan serangan yang dapat meluaskan konflik ke negara-negara tetangga di kawasan.
Langkah ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, jauh dari pendekatan militeristik yang berpotensi menelan lebih banyak korban sipil.
Tawarkan Indonesia sebagai Mediator
Lebih dari sekadar berdiam diri, Indonesia mengambil inisiatif proaktif dengan menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik ini. Menlu Sugiono mengaku telah menghubungi Menlu Iran Araghchi, menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai fasilitator dialog damai antara pihak-pihak yang bertikai.
Tawaran mediasi ini bukan tanpa dasar. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus anggota G20 dengan pengaruh diplomatik yang cukup signifikan, memiliki posisi yang relatif netral dan diterima oleh banyak pihak. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan langsung mengingat adanya ratusan WNI yang masih berada di Iran dan kawasan Timur Tengah.
Dukungan Pakar dan Kalangan Politik
Sikap netral Indonesia mendapat apresiasi dari sejumlah pakar hubungan internasional. Pengamat dari Universitas Airlangga menilai bahwa posisi tidak memihak yang diambil Prabowo adalah langkah yang rasional di tengah konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa jika Indonesia serius ingin menjadi mediator, pendekatan tersebut harus dilakukan dengan sangat matang dan realistis, mengingat kompleksitas kepentingan geopolitik yang terlibat.
Di dalam negeri, Ketua DPD RI Sultan HB X menyatakan dukungannya atas sikap netral presiden. Sultan menilai bahwa Indonesia perlu menjaga konsistensi dan tidak terseret ke dalam polarisasi global yang semakin tajam.
Relevansi Politik Bebas Aktif di Era Kontemporer
Prinsip bebas aktif yang dicetuskan Bung Hatta dan dipertegas oleh para pendiri bangsa terus menjadi kompas kebijakan luar negeri Indonesia hingga hari ini. Dalam konteks konflik Iran yang merupakan salah satu krisis geopolitik terbesar sejak beberapa dekade terakhir, prinsip tersebut kembali diuji. Indonesia memilih untuk tidak hanya "bebas" dalam artian tidak berpihak, tetapi juga "aktif" dengan mengambil peran nyata dalam mendorong perdamaian.
Apakah tawaran mediasi Indonesia akan diterima semua pihak masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun setidaknya, langkah Prabowo dan Menlu Sugiono menunjukkan bahwa Indonesia tidak absen dari dinamika global yang tengah membentuk ulang peta geopolitik dunia.
Artikel Terkait

5 Berita Menjelang Lebaran: Remisi, Tiket Kereta, Harga Emas, Cadangan BBM, dan Polemik 'Rp 8 Miliar'
Menjelang Lebaran muncul puluhan sorotan: remisi untuk 1.086 warga binaan, penjualan tiket kereta 84,5%, harga emas Antam stabil, cadangan BBM aman, serta perbandingan mobil Rp 8 miliar.

Airlangga Umumkan WFH untuk ASN, Swasta Diimbau Terapkan Setelah Lebaran
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan WFH berlaku untuk ASN dan mengimbau sektor swasta melakukan hal serupa setelah Lebaran. Keputusan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan aktivitas pemerintahan dan keselamatan publik.
Jadwal dan Persiapan Shalat Ied 2026: Istiqlal Jadi Lokasi Kenegaraan, Balai Kota Gelar Upacara Lokal
Shalat Ied 2026 dimulai 21 Maret di Masjid Istiqlal sebagai shalat kenegaraan dengan kehadiran pejabat tinggi, sementara Balai Kota Jakarta menggelar upacara dan halalbihalal.

Apakah Sholat Idulfitri Wajib Jika Bertepatan dengan Jumat? Penjelasan Muhammadiyah dan Dasar Hadis
Ketika Idulfitri bertepatan dengan Jumat, pertanyaan apakah sholat idul fitri wajib kerap muncul. Muhammadiyah menjelaskan dasar hadis dan merekomendasikan salat Jumat tetap dijalankan.